BLANTERWISDOM101

TPS Basis Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilu Serentak 2019

21 February 2019

TPS BERBASIS PEMILIH PINDAHAN


Prinsipnya semua warga negara dijamin hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu serentak  2019, baik pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT maupun belum terdaftar. Yang belum terdaftar dalam DPT diberi hak menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik. 

Bagi pemilih yang tidak bisa memilih di TPS  asal dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT karena alasan tertentu, masih bisa menggunakan hak pilih dimana ia akan pindah memilih. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memggunakan hak kalau UU dan Peraturan KPU  sudah memberikan jaminan dan perlindungan hak pilih kepada setiap warganya.  

Sebetulnya siapa saja yang bisa melakukan pindah memilih?  Ada beberapa keadaan tertentu yang dapat menjadi dasar pemilih agar bisa pindah memilih diantaranya; (1). Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara,  (2). Menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang memdampingi,  (3). Penyandang disabilitas  yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi, (4). Menjalani rehabilitasi narkoba,  (5). Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan,  (6). Tugas belajar / menempuh pendidikan menengah atau tinggi,  (7). Pindah domisili,  (8). Tertimpa bencana alam,  dan atau (9). Bekerja diluar domisilinya. 

Apa yang harus dilakukan pemilih agar bisa melakukan pindah memilih? Jika pemilih sudah terdaftar di DPT,  pemilih bisa mengurus surat pindah memilih (form. A.5) di kantor PPS atau KPU Kabupaten/Kota asal atau tujuan dengan membawa KTP elektronik dan Kartu Keluarga (data pendukung).  Pemilih yang pindah memilih akan dicatat dalam form pemilih pindahan (DPTb) dan berhak memilih di TPS tujuan.

PPS atau KPU Kabupaten/Kota asal atau tujuan akan melakukan pengecekan data pemilih yang akan pindah memilih berbasis KTP elektronik atau Kartu Keluarga. Setelah dipastikan terdaftar dalam DPT maka PPS atau KPU Kabupaten/Kota akan mengeluarkan surat keterangan pindah memilih (form A.5) dan akan dicatat dalam data pemilih yang  pindah memilih (form A.4). 

Ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat termasuk para peserta pemilu bahwa pindah memiliki konsekuensi atas surat suara yang diperoleh sesuai dimana ia akan pindah memilih di TPS tujuan. Adapun konsekuensi yang harus diterima oleh pemilih yang pindah memilih jika daerah pemilihannya berbeda (baik antar kecamatan dalam satu kab/kota, antar kab/kota dalam satu propinsi atau pindah memilih berbeda propinsi) maka pemilih tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan 5 (lima) surat suara.

Lalu bagaimana penempatan TPS bagi para pemilih yang akan pindah memilih?  Para pemilih yang berada di lingkungan lembaga-lembaga pondok pesantren, perguruan tinggi, lembaga pemasyarakatan, atau di perusahaan-perusahaan akan dibuatkan TPS berbasis Pemilih Pindahan (DPTb). Maka tidak menutup kemungkinan akan ada TPS-TPS baru berbasis DPTb di sekitar pondok pesantren, perguruan tinggi, di lembaga pemasyarakatan dan lainnya.

Namun bagi pemilih yang tersebar dan tidak terkonsentrasi dalam satu tempat maka akan ditempatkan pada TPS-TPS yang sudah ada.  

Secara tahapan,  waktu tahapan pendataan pindah memilih dilakukan pada 17 Februari 2019 sebagai tahap awal, tahap berikutnya akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2019 dan tidak menutup kemungkinan akan ada pendataan terakhir menjelang hari pemungutan suara. 

Agus Riyanto 
(Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat).

#KPUMetro
#KPUMelayani 
#KPUMendidik 
#PemilihBerdaulatNegaraKuat
Share This :
Ahmad Mustaqim

- "Aku bukan apa yang kamu lihat, bukan pula apa yang kamu baca bahkan mungkin bukan pula apa yang kamu tafsir."