BLANTERWISDOM101

Demokrasi, Pemilu dan Semangat Partisipasi

30 January 2019
Tulisan ini dibuat setelah saya resmi menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro. Saya menjadi relawan, seorang relawan demokrasi (Relasi) yang direkrut pada awal tahun 2019 ini. Resmi dikukuhkan dan mulai bertugas sejak 27 Januari 2019 di segmen Netizen, maka saya akan mencoba menulis beberapa artikel terkait Pemilihan Umum (Pemilu). Bukan untuk menggurui, tapi lebih pada bagaimana saya bisa mengeksplore isi pikiran dan mengajak berdiskusi (literasi) di ruang digital.

Foto saat dikukuhkan sebagai Relasi, Minggu (27/01/2019) di BMP Metro

Sebagai bagian dari KPU dan khususnya sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi, hal yang tentu saja wajib bagi saya adalah mengetahui dan paham tentang demokrasi. Pada umumnya kita pasti sudah tahu, bahkan mungkin sudah pernah mempelajarinya sejak Sekolah Dasar. Demokrasi, dua kata dari bahasa Yunani yang digabungkan, ada Demos (Rakyat) dan Kratos (Kratos). Secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.

Sesederhana itu saja, saya kira sudah mudah untuk memahami lebih dalam bahwa negara demokrasi adalah negara yang meletakkan kedaulatan tertingginya ditangan rakyat. Hal lain yang sering dibahas dan dikutip dimana-mana adalah ungkapan seorang tokoh demokratis, Abraham Lincoln, tentang bagaimana ia mengartikan demokrasi itu sendiri, yakni sebagai suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat.

Demokrasi itu penting sebab membuka ruang untuk rakyat agar terlibat secara luas dalam pengelolaan negara. Dalam demokrasi, semua lapisan masyarakat menikmati peluang keterlibatan, hak, dan kewajiban yang sama. Demokrasi itu penting sebab mampu mendorong terbentuknya pribadi warga negara yang lebih berkualistas, karena demokrasi menjamin partisipasi dan mengakui hak dan kebebasan warga negara.

Demokrasi itu penting, sebab prinsip-prinsipnya memberi kebebasan berpendapat, memberikan rakyat kedudukan yang sama di mata hukum, jaminan Hak Asasi Manusia hingga kebebasan pers. Dalam hal pengambilan kekuasaan pemerintahan yang kita sepakati dari, oleh dan untuk rakyat tesebut. Maka di negara yang demokratis, Pemilu adalah hal yang wajib untuk wadah partisipasi rakyat.

PEMILU SERENTAK 2019
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pimpinan politik (wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota) secara langsung. Pemilu itu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, maka sebuah keharusan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu.

Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, karenanya semua dikembalikan pada rakyat itu sendiri untuk menentukan. Maka Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi setiap negara demokrasi. Melalui Pemilu kebebasan setiap warga negara terwujud dengan penyerapan suara aspirasi sebagai bentuk partisipasi publik secara luas.

Di Indonesia terhitung sudah melaksanakan 11 kali Pemilu, yakni pada masa perlementer di tahun 1955, lalu di masa orde baru pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan masa reformasi di tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Tahun 2019 ini Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi yang ke 12 pada Rabu, 17 April 2019.

Pada Pemilu 17 April 2019 nanti, Indonesia pertama kalinya menggelar pemilihan umum secara serentak, yakni pemilihan presiden-wakil presiden (Pilpres) dan pimilihan legislatif (Pileg: DPD, DPR, DPRD). Tahun 2014 lalu, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah di bulan April dan Juli, tahun 2019 keduanya digelar bersamaan. Maka dari itu akan ada 5 kertas surat suara dengan ciri khasnya masing-masing.

Bisa kita ketahui: 1.) Warna Abu-abu untuk kertas surat suara pemilihan Presiden dan wakilnya; 2.) Warna Kuning untuk kertas suara pemilihan anggota DPR RI; 3.) Warna Merah kertas surat suara untuk pemilihan anggota DPD RI; 4.) Warna Biru kertas suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi; 5.) Warna Hijau: kertas surat suara untuk pemilihan DPRD Kota/Kabupaten.


5 kertas surat suara tersebutlah yang akan diberikan kepada para pemilik hak suara untuk memilih wakil-wakilnya duduk di lembaga perwakilan rakyat. Satu suara dari kita sangat menentukan, satu suara dari kita adalah hak kostitusional bagi setiap warga Indonesia untuk diaspirasikan, satu suara dari kita menentukan masa depan bangsa dan negara beberapa tahun ke depan. 

Begitu pentingnya walau hanya satu suara, sangat menentukan, sebab pada hasil Pemilu nantinya, pemimpin yang sudah kita pilih dan terpilih akan menentukan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh secara langsung kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu partisipasi secara cerdas dalam memilih wakil rakyat tersebut sangat diperlukan.

SEMANGAT PARTISIPASI
Dilansir dari Merdeka.com, data tingkat partisipasi Pileg tahun 2004, didapati sejumlah 84,1%, Pileg tahun 2009 didapati sejumpah 71,7% dan Pileg tahun 2014 meningkat menjadi 75,2%. Setidaknya dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2009 atau 2014 dibandingkan 2009 menurun hampir 6%. Tahun 2019 ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menargetkan untuk tembus minimal 77%. Maka dibentuklah Relawan Demokrasi (Relasi) yang melibatkan saya di dalamnya.

Sebagai relawan, saya tentu akan berpartisipasi, mengajak setiap warga untuk menggunakan hak pilihnya, agar hak konstitusionalnya tersebut tidak dibuang percuma alias Golput. Memang Golput itu boleh, tapi khusus, khusus bagi mereka yang tidak memiliki hak pilih. Mereka yang tidak memiliki hak pilih adalah TNI, POLRI, warga yang dicabut hak pilihnya dan yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang. 

Sebagai warga negara yang punya hak pilih, Golput tentu bukanlah sebuah solusi. Mungkin kita merasa kecewa, muak dan berbagai ekspresi marah lainnya pada sikap-sikap wakil rakyat yang mempertontonkan keburukannya, yang mempertontonkan korupsi dan keburukan elit politik lainnya. Meski begitu partisipasi dan menggunakan hak pilih harus tetap disalurkan.

Dalam Pemilu, bisa dikatakan hak memilih kita digunakan bukan untuk memilih yang terbaik. Kenapa? Sebab kalau dibahas lebih radikal lagi, memang setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Seperti apa yang dikatakan, Franz Magnis Suseno, “Pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa.”

Di negara Indonesia yang demokratis ini, seperti pembahasan di atas bahwa kedaulatan/kekuasaan tertinggi, pimpinan itu ada ditangan rakyat. Yang kita pilih nantinya itu hanya wakil, wakil rakyat untuk mengatur sistem pemerintahan. Kuasa sepenuhnya ada di kita sebagai pemilih, sebagai rakyat. Peran kita, satu suara kita sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas, mampu mengenali calon wakil-wakil rakyat dan mengawal setiap kebijakan wakil rakyat tersebut. Maka tak heran jika tagline dari KPU adalah #PemilihBerdaulatNegaraKuat.

_
Penulis: Ahmad Mustaqim, Warga Metro Utara

BERITA PENTING: Awal Februari, KPU akan rilis daftar Calon Legislatif (Caleg) eks koruptor.

Partner Segmen Netizen: Admin @relasikpumetro dan Relawan Demokrasi

Dok. KPU Metro: Bimtek Relasi, Minggu (27/01) di BMP Metro
Share This :
Ahmad Mustaqim

- "Aku bukan apa yang kamu lihat, bukan pula apa yang kamu baca bahkan mungkin bukan pula apa yang kamu tafsir. Yang jelas, yang kamu lihat saat ini adalah Aku yang versi numpang di jasad bernama Ahmad Mustaqim."